Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani segala bentuk suap dalam operasional bisnis. Terdapat empat komponen utama dalam SMAP ini yakni kebijakan pengendalian anti gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, Whistleblowing System (WBS), dan kebijakan anti suap.
HKI membentuk komite SMAP yang didukung dengan sejumlah peraturan perusahaan dalam mencegah praktik suap di lingkungan perusahaan. Komitmen HKI dalam menjalankan SMAP terbukti dengan diraihnya ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Implementasi SMAP HKI didukung oleh Whistleblowing System (WBS), yakni mekanisme perusahaan dalam rangka memitigasi pelanggaran etika bisnis maupun peraturan perundangan lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Whistleblowing System (WBS)
As part of its commitment to Good Corporate Governance, Hutama Karya Infrastruktur has implemented a Whistleblowing System (WBS). This system allows all HKI personnel, stakeholders, and the general public to report suspected violations that are inconsistent with the company's norms and ethics.
Whistleblowing System Objectives
Hutama Karya Infrastruktur's WBS is designed to prevent and address various forms of violations, including:

Bribery/Gratuity

Abuse of Authority

Violations of the company's code of ethics
Reporting Mechanism
Any suspected violations can be reported through the following channels:
WBS Secretariat
Guarantees and Rewards for Whistleblowers
Hutama Karya Infrastruktur is committed to maintaining the confidentiality of the reporter's identity and ensuring that reporters are protected from any form of intimidation, threats, or unfair treatment as a result of the report. Every report will be processed professionally and transparently, with confidentiality guaranteed in accordance with company policy.
As a form of appreciation for contributing to the company's integrity, Hutama Karya Infrastruktur may offer rewards to reporters who help expose serious violations, in line with the company's policies.


